 |
| Tumpukan sampah di salah satu tempat penampungan sementara (TPS) Lempuyangan |
Di luar, hujan deras. Malam itu ibu membuatkan segelas teh panas untuk saya. Sembari menyeruput teh, kami saling bertukar cerita. Saya menceritakan pengalaman menyambangi TPST Piyungan tiga tahun lalu dan Kamis (28/3) kemarin, sedang beliau bercerita soal kehidupannya masa lampau dimana plastik belum begitu populer sebagai kemasan dan kantong belanja.
“Dhisik yen tuku lombok rawit satusan, dibungkus nganggo godhong gedang njuk ditusuk biting (Dulu kalau beli cabai seratusan, dibungkus pakai daun pisang yang ditusuk lidi).”
Mendengar ceritanya, saya jadi membayangkan betapa asrinya lingkungan zaman dulu. Hijau: penggunaan daun pisang memang sangat tradisional dan ramah lingkungan karena daun bisa kering dan membusuk. Ibu bercerita kalau daun sudah mengering, biasanya ditumpuk di sudut pasar untuk kemudian dibuang di kebun, membusuk, lalu hancur. Masyarakat Jawa dulu umum menggunakan tas belanja yang terbuat dari anyaman rotan sebelum berganti dengan kantong plastik. Pada masa yang sama, di Jakarta sedang populer penggunaan kertas koran yang kemudian diikat karet.
***
Kamis (28/3), secara iseng saya mengajak rekan saya Angga Misbahuddin untuk menyambangi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Kabupaten Bantul. Bagi Angga, ini adalah pengalaman baru. Dulu saya pernah menyambangi TPST Piyungan dalam rangka survei lokasi penelitian sekaligus proyek foto kampanye supaya masyarakat tidak membuang makanan bersama rekan Bima Putra dan Dwi Pamuji, 2016 silam. Kunjungan kami kali ini merespon berita yang beredar bahwa TPST Piyungan sudah overcapacity sehingga pengelola memutuskan untuk menutup proses dumping sampah di tempat ini. Kami pun menuju lokasi meski berangkat dari dua kampus yang berbeda.
Dari kampus Gadjah Mada, saya mencoba mengitari jalanan di Kota Jogja terlebih dahulu. Di beberapa titik saya menemukan sampah-sampah berserakan di jalanan, tanah kosong, atau pekarangan orang — tidak peduli di kawasan bisnis pertokoan maupun wisata seperti Mangkubumi dan Malioboro. Fenomena ini terjadi karena warga tidak punya pilihan tempat lagi untuk membuang sampah. Bahkan depo-depo sampah di Kota Jogja sudah sangat penuh dengan sampah karena kurang aktif dalam melakukan pemilahan.
“Udah lima hari ini mas sampah enggak diangkut orang dinas. Jelas mengganggu pemandangan, dan baunya itu loh,” ungkap warga sekitar yang saya belum sempat tanya siapa beliau karena buru-buru ke meeting point bersama Angga. Beliau adalah pemilik kios di Bausasran. Disaat memotret, beberapa warga tetap membuang sampah mereka meskipun depo sudah penuh.
Bertemu Angga di Baturetno, kami segera berjalanan beriringan menuju lokasi. TPST Piyungan letaknya memang tidak begitu terlihat dari sudut pandang manusia. Lokasinya tersembunyi di balik bukit tepat di bawah kaki Pegunungan Sewu. Memasuki kawasan TPST, seperti biasa bau busuk menyengat hidung. Saya sih sudah biasa ke tempat-tempat seperti ini jadi saya lepas masker, beda dengan Angga yang sudah keburu mabuk, mual, dan ingin muntah.
Kami memutuskan untuk parkir di ujung TPA dengan melewati puluhan sapi yang menghadang jalanan berlumpur sampah. Rupanya sudah ada beberapa pejabat di sana. Kalau dilihat dari pelat nomornya, pejabat Sleman dan Kota Jogja sedang melobi pengelola TPA guna kembali membuka TPST Piyungan untuk aktivitas dumping sampah. Memang kalau dilihat sekilas, TPA ini sudah sangat penuh. Belum lagi penutupan TPA oleh pengelola sudah beberapa kali dilakukan sejak 2015 sebagai bentuk protes halus kepada Pemerintah DIY yang abai soal pengelolaan sampah.
Dari kampus Gadjah Mada, saya mencoba mengitari jalanan di Kota Jogja terlebih dahulu. Di beberapa titik saya menemukan sampah-sampah berserakan di jalanan, tanah kosong, atau pekarangan orang — tidak peduli di kawasan bisnis pertokoan maupun wisata seperti Mangkubumi dan Malioboro. Fenomena ini terjadi karena warga tidak punya pilihan tempat lagi untuk membuang sampah. Bahkan depo-depo sampah di Kota Jogja sudah sangat penuh dengan sampah karena kurang aktif dalam melakukan pemilahan.
“Udah lima hari ini mas sampah enggak diangkut orang dinas. Jelas mengganggu pemandangan, dan baunya itu loh,” ungkap warga sekitar yang saya belum sempat tanya siapa beliau karena buru-buru ke meeting point bersama Angga. Beliau adalah pemilik kios di Bausasran. Disaat memotret, beberapa warga tetap membuang sampah mereka meskipun depo sudah penuh.
***
Bertemu Angga di Baturetno, kami segera berjalanan beriringan menuju lokasi. TPST Piyungan letaknya memang tidak begitu terlihat dari sudut pandang manusia. Lokasinya tersembunyi di balik bukit tepat di bawah kaki Pegunungan Sewu. Memasuki kawasan TPST, seperti biasa bau busuk menyengat hidung. Saya sih sudah biasa ke tempat-tempat seperti ini jadi saya lepas masker, beda dengan Angga yang sudah keburu mabuk, mual, dan ingin muntah.
 |
| Kondisi TPST Piyungan pada 10 Februari 2017 dengan alat berat yang selalu cepat rusak |
Kami memutuskan untuk parkir di ujung TPA dengan melewati puluhan sapi yang menghadang jalanan berlumpur sampah. Rupanya sudah ada beberapa pejabat di sana. Kalau dilihat dari pelat nomornya, pejabat Sleman dan Kota Jogja sedang melobi pengelola TPA guna kembali membuka TPST Piyungan untuk aktivitas dumping sampah. Memang kalau dilihat sekilas, TPA ini sudah sangat penuh. Belum lagi penutupan TPA oleh pengelola sudah beberapa kali dilakukan sejak 2015 sebagai bentuk protes halus kepada Pemerintah DIY yang abai soal pengelolaan sampah.
 |
| Saya mewawancarai para pemulung guna menggambarkan betapa DIY darurat sampah |
 |
| Kondisi jalan akses TPA Piyungan yang berlumpur berat setiap kali hujan mengguyur |
 |
| Negosiasi beberapa pejabat DIY yang mendesak TPA Piyungan untuk segera dibuka |
Sekilas Masalah di TPST Piyungan
TPST Piyungan dibangun sejak 1995 dan selesai setahun setelahnya ini menjadi lokasi tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah yang datang dari tiga wilayah administrasi sekaligus: Kota Jogja, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sebelum menjadi TPA, lahan seluas 14,5 hektar ini dulunya adalah lembah dengan danau/embung yang kemudian ditimbun tanah dan sampah lapis demi lapis. Tiap lapisan sampah akan ditimbun dengan tanah lalu sampah lagi supaya menahan laju cemar. Tanahnya pun didatangkan dari berbagai daerah. Di atas sampah yang menggunung ini, ada ratusan ekor sapi yang hidup dengan memakan sampah, atau sisa makanan yang menempel pada sampah. Jumlahnya mungkin meningkat hingga 4 kali lipat sejak kunjungan saya pada 10 Februari 2017 lalu. |
| Para pemulung tetap bekerja meskipun TPA dinyatakan tutup |
Menurut pengakuan Pak Maryono, Ketua Komunitas Pemulung TPST Piyungan — selama 23 tahun TPA beroperasi, warga sekitar sama sekali belum pernah menerima kompensasi. Meski begitu, penutupan TPST Piyungan kali ini bukan karena sebab tersebut. Masyarakat sekitar memprotes rusaknya jalan akses akibat aktivitas TPA. Memang jalan akses menuju TPST Piyungan belum semuanya dirabat beton. Sebagian jalan aspal bergelombang dan berlubang besar. Di sebelah selatan landfill area jalanan becek berlumpur tebal karena pasir bercampur sampah luber ke jalanan sewaktu hujan. Tak hanya membahayakan karena licin, tidak ada sekat pagar beton antara jalanan dengan landfill area — sebagian dihancurkan untuk proses dumping, juga tidak adanya selokan yang mengitari gunungan sampah dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat mengakibatkan longsor. Belum lagi musim hujan kian ekstrem akibat perubahan iklim.
Selain soal rusaknya jalan, warga setempat juga memprotes aktivitas dumping yang dilakukan secara bersamaan dari ketiga wilayah. Untuk Kabupaten Bantul tersendiri saja ada 20 truk bak ukuran medium yang melakukan penimbunan setiap harinya, lebih sedikit dari Sleman dengan 30 truk. Dalam satu hari, rata-rata satu truk dapat menimbun dua kali pada pagi dan sore hari. Karena dermaga sampah saat ini hanya ada di bagian selatan TPA yang sejatinya sudah sangat penuh, maka terjadi antrean truk hingga mencapai 1,5 kilometer. Masing-masing truk pun rata-rata harus menunggu antrean dumping hingga 7 jam. Aktivitas warga sekitar jelas terganggu oleh antrean ini.
Sampah, Masalah Jogja yang Terus Ditutupi
Produksi sampah dari ketiga wilayah sejatinya mengalami fluktuasi seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan data dari DLH Kota Jogja, pada 2012 rata-rata produksi sampah Kota Jogja mencapai 263 ton/hari, berkurang pada 2013 menjadi 244 ton/hari. Angka ini melonjak pada 2014 menjadi 259 ton/hari lalu kembali menurun pada 2015 (236,30 ton/hari) dan 2016 (226,20 ton/hari). Setahun berikutnya produksi sampah meningkat menjadi 230 ton/hari juga untuk 2018 sebanyak 250 ton/hari. Apabila dikalkulasikan dari ketiga wilayah, sejak 2018 rata-rata sampah yang masuk ke TPST Piyungan sebanyak 580-650 ton/hari.
Sebanyak kisaran 60% sampah datang dari Kota Jogja saja, diikuti Sleman dengan 30% dan Bantul 10%*. Dari 2.100 ton sampah yang diproduksi seantero DIY, sebanyak 1.600 ton diantaranya diproduksi oleh ketiga wilayah. Sedangkan sampah yang benar-benar terangkut ke TPST Piyungan diperkirakan hanya sepertiganya saja (dari ketiga wilayah). Karena penuhnya TPA, keterbatasan alat seperti bulldozer dan excavator yang acapkali rusak, pelayanan dumping sampah dihentikan sementara oleh pengelola TPA.
Tutupnya TPST Piyungan hanyalah salah satu permasalahan pengelolaan sampah yang ada di hilir. Permasalahan di hulu adalah berkembang pesatnya industri kuliner dan pariwisata di DIY yang tidak dibarengi dengan persiapan infrastruktur pengelolaan limbah yang diakibatkannya. Di DIY sendiri, limbah rumah tangga justru menempati posisi ketiga sebagai penyumbang sampah ke TPST Piyungan.
Solusi Jangka Panjang dari Pemerintah DIY? Belum Ada
Hingga saat ini Pemerintah DIY belum punya rencana jangka panjang menyoal pengelolaan sampah. Guna mengatasi protes warga sekitar pada TPST Piyungan, Pemerintah DIY bekerjasama dengan pihak swasta membangun dermaga sampah di bagian selatan TPA dengan menimbun gunungan sampah dengan material urugan (pasir dan bebatuan). Sewaktu kami berkunjung, pengelola TPA berencana menggunakan sisi barat laut yang masih landai sebagai area penimbunan berikutnya. Keputusan ini pun masih dinegosiasikan dengan warga setempat yang terganggu oleh aktivitas TPA. Warga setempat berkeinginan supaya proses dumping dijadwal antar ketiga wilayah supaya tidak berbarengan. |
| Banyak permasalahan di DIY yang tidak muncul ke permukaan akibat romantisasi |
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sleman berencana membangun TPA milik mereka sendiri tak jauh dari objek wisata Candi Ratu Boko dan Tebing Breksi di Dusun Sembir, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan. Dipilih lokasi di areal perbukitan gugus Pegunungan Sewu supaya sampah tidak terlihat khalayak, serta bau tidak tercium karena terserap oleh pepohonan. Namun sejak wacana ini mencuat pada 2017 (bahkan ada di perencanaan Bappeda Sleman periode 2012–2017), belum ada realisasi yang jelas karena warga setempat juga menolak pembangunan TPA ini.
Tentu solusi-solusi di atas bersifat sementara dan jangka pendek. Cara-cara ini tidak menghindarkan masalah serupa yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Apalagi saat ini DIY tengah meningkatkan kapasitas industri pariwisatanya dengan Bandara NYIA. Jelas menunda perencanaan solusi jangka panjang akan menimbulkan persoalan yang sama di masa depan. Fenomena carut-marutnya pengelolaan sampah di TPST Piyungan hanyalah sebagian kecil problema kurang mapannya negara kita dalam mengelola sampah — khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang digadang-gadang sebagai kawasan ekonomi khusus pengembangan industri pariwisata.
Catatan:
*) ada perbedaan data antara pengelola TPA dengan pemerintah daerah
Foto © 2019 Angga Misbahuddin