Setidaknya menjelang akhir tahun lalu, muncul 2 gerakan lingkungan baru di Jogjakarta. Keduanya memiliki fokus spesifik yang berbeda, namun sama-sama bergerak untuk mengembalikan budaya bersepeda di Kota Yogyakarta. Dikenal sebagai kota berpenduduk ramah dan santun, stereotip yang sangat positif ini sejatinya melekat karena dahulu Jogja dijuluki sebagai 'ibukota sepeda'. Pada masa kolonial hingga akhir Orde Baru memang mudah sekali menjumpai pesepeda di kota ini. Dari ujung Tegalrejo hingga Kotagede, masyarakat gemar bersepeda baik sekadar untuk rekreasi, baik kelas rakyat maupun priyai, insidentil maupun sudah menjadi sarana mobilitas sehari-hari. Bermacam-macam sepeda tumpah ruah di jalanan, namun onthel yang paling ikonik dan terkenal. Namun sayangnya itu hanya romansa zaman dahulu. Dewasa ini pesepeda reguler sudah minim terlihat di jalanan kota. Dan onthel hanya akan jadi salah satu opsi desain sablonan kaos yang ramai dijual di kawasan Malioboro.
Oh ya kembali lagi pada pada bahasan awal soal kedua gerakan lingkungan 'baru' ini.
 |
| Peluncuran Sego Segawe Reborn dan Jogja Lebih Bike di Heha Sky View, Gunungkidul |
Pertama, ada Sego Segawé Reborn. Sego Segawe yang merupakan kependekan dari 'Sepeda kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe' sebenarnya adalah program Pemerintah Kota Yogyakarta di bawah kepemimpinan Herry Zudianto. Setelah lama vakum, atau bisa disebut mati suri karena pemerintahan yang juga berganti, gerakan ini berusaha dibangkitkan kembali pada penghujung 2020. Maklum, animo pesepeda sedang tinggi-tingginya selama pandemi karena jadi opsi rekreasi sembari mengembara di jalanan kota ketika tempat-tempat wisata ditutup. Sego Segawe Reborn (selanjutnya disebut SSR) sejatinya merupakan kampanye kultural yang mencoba menggugah semangat bersepeda bagi masyarakat Jogjakarta seperti sedia kala.
Kedua, ada Jogja Lebih Bike yang baru resmi diluncurkan pada Januari 2021. Sedikit berbeda dengan kampanye Sego Segawe Reborn yang sifatnya kultural, tema kampanye Jogja Lebih Bike (selanjutnya disebut JLB) cenderung menekankan pentingnya bersepeda sebagai cara untuk mengurangi tingginya indeks polusi udara di Jogjakarta. Kampanye keduanya sama-sama menggandeng komunitas sepeda, namun untuk JLB juga mengajak komunitas dan masyarakat independen untuk ikut serta agar berkomitmen untuk aktif bersepeda setiap minggu. Bahkan borang bertajuk 'Dukung Misi Bike' tersedia di seksi keempat situs JLB.
Kedua gerakan tersebut memang masih tergolong baru, namun animonya mulai terasa di kalangan para pesepeda, termasuk bagi penulis yang juga seorang goweser. Namun apakah kampanye keduanya benar-benar sesuai dengan tujuan kedua gerakan tersebut?
***
Salah Kaprah dalam Kampanye Bersepeda
Bahasa adalah salah satu medium dalam berkomunikasi. Dalam konteks kampanye daring, pemilihan kata dalam tulisan pada konten bisa jadi rujukan penilaian terhadap tujuan kampanye tersebut. Baik SSR maupun JLB, keduanya menekankan pada pentingnya bersepeda agar dapat membantu langit Jogja membiru (baca: mengurangi polusi udara) sekaligus menyehatkan tubuh. Sayang sekali, kampanye keduanya tidak menyentuh akar permasalahan soal mobilitas pesepeda di Jogja, atau bahasa mudahnya: apa yang dihadapi oleh para pesepeda di Jogja. Keduanya sama-sama meromantisasi masa lalu Jogja sebagai kota pesepeda, 'menuntut' secara halus agar masyarakat kembali bersepeda, dan hanya mempromosikan konten-konten umpan dari berbagai sumber, khususnya komunitas pesepeda—lebih spesifik lagi didominasi komunitas sepeda lipat.
Satu dekade ke depan Jakarta telah merencanakan satu jaringan jalur sepeda terproteksi sepanjang 500 km di seantero kota ☺️
— Adriansyah Yasin Sulaeman (@adriansyahyasin) February 23, 2021
Salah satu dari yang pertama kini mulai dibangun di sepanjang Jalan Sudirman! Mari kita dukung terus @DishubDKI_JKT agar kita dapat bersepeda dengan aman! pic.twitter.com/DnTFpODJ0q
Permasalahan mengapa pesepeda reguler (pengguna aktif harian) di Jogja terus menurun adalah tidak adanya infrastruktur pesepeda yang memadai. Setidaknya dari awal hingga artikel ini ditulis, kedua akun sama sekali belum menyentuh pembahasan mengenai mengapa pesepeda di Jogja tidak seramai dulu. Pada era 2008 - 2012, mungkin kala itu masih cukup ideal untuk bersepeda harian di Jogja, baik untuk sekolah atau bekerja. Akan tetapi kondisi di masa itu tidak seburuk saat ini. Jalur-jalur sepeda di kawasan urban dan suburban yang hanya berupa garis kuning putus-putus sempit sudah banyak yang hilang, pun di sepanjang jalur banyak sekali jalan yang rusak baik bergelombang, berlubang, maupun dipenuhi rintangan manhole atau tutupan gorong-gorong tak beraturan. Begitu pula dengan ruang pemberhentian sepeda di tiap persimpangan, tidak sedikit yang sudah punah. Sisanya pun hanya berupa petak hijau yang sudah kehilangan marka dan lambang sepeda. Untuk infrastruktur dasar, pemerintah daerah sangat terlihat tidak lagi mendukung pesepeda dengan absennya mereka dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar sepeda: marka jalur. Maka wajar kalau pesepeda reguler terus menurun, apalagi ketika jalur sepeda dijadikan area parkir bahu jalan.
 |
| Meromantisasi Jogja sebagai ibukota sepeda seharusnya dibarengi dengan aksi nyata mengembalikan nuansa kala itu |
Dalam beberapa postingan, kedua kampanye menyinggung soal pentingnya alat pelindung diri (APD) ketika bersepeda. Helm, masker, kacamata, pakaian pesepeda, reflektor dan mungkin dekker dianggap penting kalau ingin aman berkendara. Padahal kalau memang Jogja adalah kota para pesepeda, seharusnya tanpa APD ini pun aman untuk bersepeda kemana pun dan kapan saja. Mengajak para pesepeda untuk menggunakan helm memang baik untuk keamanan pesepeda itu sendiri. Namun praktek kampanye seperti ini seakan-akan cenderung mengabaikan fakta bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan oleh kendaraan bermotor sehingga yang diperlukan adalah infrastruktur pro-pesepeda guna mengamankan perjalanan sepeda, seperti dedicated bike lane. Dan tampaknya untuk bisa merealisasikan cita-cita ini, dibutuhkan political will yang konsisten.
***
Tutup Mata Pada Sistem Mobilitas yang Terlanjur Berantakan
Hal lain yang mungkin belum begitu dipahami oleh orang-orang dibalik kampanye SSR dan JLB akan mengapa jumlah pesepeda menurun adalah sistem mobilitas di DI. Yogyakarta yang sudah dulu berantakan. Penulis menyebutnya sistem mobilitas bukan komuter karena menyangkut banyak sekali cara bagi masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat. Tata kota yang berbentuk blok-blok persegi, terdiri dari kampung-kampung tradisional yang belum siap berganti menjadi kota, pengaturan lalu lintas yang tidak efisien serta tidak memperhatikan mobilitas warga antar regional (Sleman, Kota Jogja, dan Bantul) menyebabkan sistem mobilitas kacau. Belum lagi persebaran kawasan permukiman, bisnis dan perdagangan, serta industri yang sangat tidak beraturan, juga gentrifikasi yang dialami oleh warga lokal. Hal ini tentu menyebabkan mengapa jumlah pesepeda di Jogja menurun dari tahun ke tahun. |
| Kemacetan di Lempuyangan (Sumber: Radar Jogja) |
Banyak sekali tempat yang tidak lagi mudah atau cepat dijangkau dengan sepeda karena faktor perpindahan tempat tinggal. Warga yang tinggal di sisi selatan, bisa saja kerja jauh di sisi utara. Begitu pula sebaliknya. Sistem mobilitas ini memang kacau, dan puncak kekacauan bisa terlihat pada rush hour atau pada waktu jam berangkat dan pulang kerja. Lalu lintas di dalam kota sangat tidak efektif dan efisien, bahkan cenderung kacau. Alhasil faktor ini juga memicu turunnya jumlah pesepeda di Jogja.
 |
| Kemacetan di area Wirobrajan (Sumber: Tribun Jogja) |
Tidak andalnya sistem transportasi umum pun juga jadi pemantik meningkatnya angka kendaraan bermotor di DI. Yogyakarta. Meskipun akan cukup berat untuk memiliki kendaraan dengan upah setempat, warga lokal terpaksa mengambil opsi ini karena transportasi umum sangat tidak memadai.
Walau sudah kacau, sistem mobilitas tetap bisa diperbaiki dengan pengambilan keputusan berdasarkan analisis berbasis big data. Lalu lintas setiap orang sebenarnya terlacak setiap waktu, dan hal yang perlu dilakukan pemerintah setempat adalah mengolah data tersebut sebagai argumen kebijakan.
***
Kampanye Kurangi Polusi, Namun Abai Pada Kondisi Kota yang Makin Abu-abu
Baik SSR maupun JLB, kampanye keduanya menitikberatkan pada pentingnya sepeda untuk mengurangi polusi. Padahal menyoal mengapa langit Jogja semakin berpolusi tidak hanya karena tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor serta menurunnya pengguna sepeda. Jauh lebih daripada itu, persoalan regional DI. Yogyakarta seharusnya bisa dikulik oleh keduanya.
Dari tahun ke tahun, Jogja kian sesak oleh bangunan permanen. Terlihat dari citra satelit Google berikut yang diambil sejak 1984atau masa kejayaan sepeda di Jogjakarta, kota ini sudah penuh oleh banyak bangunan. Namun kala itu, emisi gas rumah kaca juga tidak setinggi saat ini, serta kepemilikan kendaraan pribadi mungkin juga masih dapat dihitung jari di kampung-kampung. Lalu beberapa dekade kemudian, ketika DI. Yogyakarta dikenal sebagai destinasi wisata, banyak terjadi alih fungsi lahan hijau yang berubah berderet mengikuti jalan-jalan utama. Pembangunan memang tidak dapat dinihilkan, namun seharusnya alih fungsi zona hijau dapat dikendalikan. Wilayah urban Kartamantul terus disesaki bangunan permanen tanpa menyisakan ruang untuk pohon tumbuh. Bahkan Kota Yogyakarta sendiri pun tidak memiliki hutan kota, dan menganggap TPU (tempat pemakaman umum) sebagai bagian dari zona hijau. Bagian ini yang belum—atau memang sengaja tidakdisinggung oleh SSR dan JLB. Percuma saja kalau semua warga Jogja gemar bersepeda jikalau tata ruangnya tak dibenahi, zona hijau tetap harus diperbanyak kembali guna mengikat partikel polusi. Pencemaran udara dan langit abu-abu pun akan jadi pemandangan umum tahun-tahun ke depan jikalau pemangku kebijakan daerah tidak juga sadar pentingnya udara bersih untuk kesehatan jangka panjang.
***
Apakah SSR dan JLB Mewakili Suara Para Pesepeda?
"Hari ini, Sego Segawe hadir untuk mengembalikan spirit kota Joga sebagai kota bersepeda."
Kurang lebih begitulah penggalan kalimat penekanan yang ada di postingan ketiga akun @segosegawe.reborn. Namun tampaknya pernyataan ini sedikit kontradiktif dengan apa yang dipublikasikan oleh akun tersebut. Berulang kali akun SSR memposting foto sang mantan walikota penggagas Sego Segawe. Terlepas dari apa peran beliau terhadap gerakan versi 'terbarukan' ini, memposting sosok mantan walikota berulang kali terlihat cukup politis. Apakah SSR adalah kampanye yang berusaha mengembalikan budaya bersepeda, atau hanya medium publikasi yang mencoba merangkul para pesepeda, lalu memunculkan sosok atau figur lama di tengah publik.
 |
| Salah even yang diselenggarakan SSR dihadiri oleh pejabat publik |
Beberapa hari yang lalu, rupanya SSR mengadakan acara bertajuk sarasehan di Studio Gamplong. Satu hal yang membuat menarik dari acara ini adalah hadirnya Wakil Walikota Yogyakarta Heru Purwadi pada kegiatan yang dimulai di Kantor Kecamatan Gamping. Seharusnya, apabila SSR mewakili warga/masyarakat baik pesepeda reguler maupun musiman, SSR menyampaikan aspirasi para pesepeda pada Wakil Walikota agar membenahi sarana dan prasarana penunjang aktivitas bersepeda. Mengundang pejabat publik aktif tanpa menghasilkan keluaran yang berarti terhadap para pesepeda adalah kesia-siaan yang hakiki. Apalagi jika berbicara soal sego segawe, seharusnya yang lebih ditonjolkan adalah kepentingan masyarakat yang sehari-hari bekerja menggunakan sepeda. Penulis tidak berbicara soal pesepeda hobi yang keluar di hari tertentu atau akhir pekan, melainkan mereka-mereka kelompok rentan di jalan seperti penjual starling, pedagang dengan sepeda gerobak, juga petani dengan bronjong mereka.
Lalu untuk lembar komitmen di web resmi JLB, entah apa keluaran dari borang ini. Apakah dengan banyaknya komitmen menjadikan petisi bagi pemerintah setempat guna menyediakan infrastruktur pesepeda? Tidak jelas juga.
***
Sebenarnya kurang patut mengkritisi gerakan yang belum lama lahir. Namun semoga saja SSR dan JLB benar-benar mampu menuntaskan permasalahan sesuai tujuan mengapai kedua kampanye tersebut dibentuk. Apakah keduanya memang kampanye dengan gagasan serius untuk menjadikan Jogja sebagai ibukota sepeda kembali, atau sekadar medium omong kosong tanpa niatan untuk membenahi? Kita tunggu saja nanti.